Demak – Kasus penamparan murid oleh seorang guru Madrasah Diniyyah (Madin) berinisial AZ (50) di Demak, yang sebelumnya berujung denda Rp 25 juta, kini memasuki babak baru. Siti Muallimah (SM), ibu dari siswa D yang menjadi korban, beserta keluarganya, telah mendatangi kediaman guru AZ untuk menyampaikan permintaan maaf. Langkah ini diharapkan dapat meredam kasus yang sebelumnya mencuat ke publik.
Sebelumnya, insiden ini bermula pada 30 April 2025, ketika guru AZ, yang sedang mengajar fiqih, terkena lemparan sandal saat siswa kelas 6 bermain. Lemparan tersebut mengenai kepala guru AZ hingga pecinya terjatuh. Setelah mengonfirmasi, siswa D akhirnya ditunjuk sebagai pelaku, dan secara spontan guru AZ melakukan pemukulan.
Kronologi Kasus dan Mediasi Sebelumnya
Insiden tersebut dilaporkan oleh kakek siswa D pada 1 Mei 2025 kepada Kepala Madin, Miftahul Hidayat. Mediasi pertama kemudian dilakukan pada hari yang sama, di mana guru AZ mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Permintaan maaf diterima oleh pihak ibu siswa D, namun mereka meminta surat pernyataan bermeterai yang isinya akan dirundingkan keluarga.
Beberapa bulan kemudian, kasus ini kembali mencuat saat keluarga korban bersama polisi mendatangi kantor Madin dengan membawa surat panggilan resmi untuk guru AZ. Setelah mediasi kembali dilakukan pada 12 Juli 2025, muncul kesepakatan damai yang salah satunya menyebutkan adanya denda Rp 25 juta untuk guru AZ, meskipun nominal tersebut tidak tertulis dalam surat perjanjian damai.
Langkah Damai dari Pelapor
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya upaya damai dari pihak pelapor. Ibu Siti Muallimah (SM), selaku ibu korban, beserta seluruh anggota keluarganya, telah berkunjung ke rumah guru AZ. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi. Langkah ini diambil dengan harapan kasus yang sempat viral ini bisa segera mereda dan tidak berkepanjangan.
Upaya damai ini menjadi titik terang dalam kasus yang sempat menghebohkan publik, menunjukkan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan menghindari proses hukum yang lebih lanjut.
