Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Demo Jembatan Rusak Sinanggul Viral. Sikap Oknum Anggota DPRD Jepara Disorot

Selasa, 08 Juli 2025 | Juli 08, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-08T14:49:16Z

( Sebelah kiri Unjuk rasa warga Desa Sinanggul , Sebelah kanan Didid Endro S. Ketua LSM Celcius)

Zonaintiem.my.id, JEPARA – Aksi unjuk rasa warga Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, tepatnya di Dukuh Sidang, yang menuntut perbaikan jembatan penghubung desa pada Jumat (27/6/2025) pagi, menimbulkan polemik di berbagai media sosial. Video yang tersebar luas menunjukkan lubang besar di jembatan yang ditanami pohon pisang dan spanduk bernada satir, "Jembatane yo dipikerno lee!!!? Kok gethinggg aku," sebagai bentuk protes.

Di tengah berlangsungnya demo, Petinggi Desa Sinanggul yang diharapkan menemui warga dan memberikan klarifikasi tentang perencanaan pembangunan desa, khususnya jembatan Kali Tempur, justru tidak berkenan menemui peserta demo. Anehnya, malah anggota DPRD Jepara, Latifun yang datang ke lokasi demo tersebut. Ia menjelaskan tentang rencana pembangunan jembatan dari anggaran APBD pada tahun 2026. "Kita berupaya pembangunan jembatan ini menjadi program prioritas di tahun 2026," jelasnya di hadapan seluruh peserta aksi. Selanjutnya, Latifun yang juga merupakan anggota Banggar (Badan Anggaran) menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan pemerintah tentang rencana pembangunan jembatan tersebut. "Saya juga kebetulan di Banggar. Jadi bisa melihat langsung, apakah benar jembatan ini diprioritaskan," tambahnya.

Namun, sikap oknum anggota DPRD tersebut disorot oleh Ketua LSM Celcius, Didid Endro S., yang juga sastrawan dan penyair Asia Tenggara melalui video TikToknya.

Dalam video tersebut, Didid dengan tegas menyampaikan bahwa DPRD adalah lembaga resmi milik negara bukan perseorangan. Sehingga dalam melakukan tindakan apalagi menyampaikan kebijakan keuangan dan rencana pembangunan harus prosedural.

"Sebagai anggota DPRD dalam bersikap apalagi menyangkut kebijakan pembangunan, mestinya prosedural dong. Tidak harus di hadapan peserta demo seperti itu. Toh yang didemo itu Petinggi bukan Bupati ataupun DPRD. Mosok anggota DPRD kok tidak profesional," tegasnya.

Kalau hal itu dinilai sebagai kepedulian, lanjut Didid, bisa dilakukan diskusi di luar lokasi demo. Sehingga lebih elegan dan tidak salah tempat.

"Dia berani datang ke lokasi demo karena sudah tahu adanya rencana pembangunan jembatan tersebut. Kalau belum tahu tentang perencanaan pembangunan APBD, saya pastikan dia tidak berani menemui warga di lokasi demo. Pas demo sopir kemarin tidak ada satupun anggota DPRD yang berani menghadapi mereka dan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah," tambah Didid.

Editor : Yusuf Arfian

×
Berita Terbaru Update